Pemerintah Pangkas Belanja yang Bukan Prioritas

Pemerintah sudah bersiap untuk memangkas anggaran belanja di sejumlah kementerian dan lembaga negara demi untuk menutup defisit anggaran. Pada akhir tahun, defisit anggaran diperkirakan mencapai Rp 314 triliun.

“Tahun ini kami menyisir anggaran yang tidak diperlukan hingga Rp 300 miliar,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di kompleks DPR/MPR, Jakarta, kemarin. Pemerintah, menurut Sri, akan menekan belanja seperti perjalanan dinas dan seminar di semua kementerian dan lembaga.

Dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019, pos belanja semacam ini ditekan hingga Rp 34 triliun. Dalam APBN 2018, jatah belanja kementerian dan lembaga negara mencapai Rp 847,4 triliun. Hingga Juni lalu, realisasi belanja baru Rp 295,9 triliun. Dari empat pos yang ada, belanja pegawai yang terbesar dengan realisasi Rp 103,8 triliun.

anggaran

Angka tersebut lebih besar daripada belanja modal untuk investasi yang senilai Rp 203,8 triliun. Sri optimistis kondisi fiskal negara masih sehat. Menurut dia, penerimaan negara bisa surplus hingga Rp 8 triliun karena didorong pertumbuhan penerimaan, seperti dari perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Kekurangan bisa ditambal dari PNBP komoditas tertentu yang mengalami kenaikan harga.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengatakan kebijakan untuk tak mengubah APBN 2018 sudah diputuskan sejak jauh hari. Demikan pula dengan skenario penghematan. Namun tidak semua belanja perjalanan dinas atau seminar bakal dipangkas. “Kalau seminar atau kegiatan untuk program prioritas harus berjalan,” ujar dia.

Bambang mencontohkan, dalam program penanggulangan gizi buruk, Kementerian Agama dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tetap harus menjalankan program penyuluhan stunting (kekurangan gizi). Bahkan, kata dia, belanja infrastruktur, bantuan sosial, dan subsidi bisa saja bertambah sesuai dengan kebutuhan.

Meski begitu, kata Bambang, tak semua program prioritas bisa difasilitasi. Program online single submission atau perizinan online, misalnya, tak bisa langsung mendapat tambahan anggaran dari Badan Koordinasi Penanaman Modal karena saat ini masih dikelola oleh Kementerian Koordinator Perekonomian.

“Harus izin dulu ke parlemen untuk mengubah alokasi antar-lembaga,” ujar dia. Walhasil Kepala BKPM Thomas Lembong menunda pengalihan tersebut karena kebutuhan anggaran yang ditaksir sekitar Rp 200 miliar harus dipenuhi. Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat, Melchias Mekeng, mengatakan diperlukan standardisasi harga dalam setiap item belanja pemerintah. “Semua kementerian punya harga masing-masing,” kata Mekeng.