RELEVANSI PROYEK BELA NEGARA

BARU-BARU INI, Presiden Joko Widodo meminta stasiun televisi memutar program bermuatan patriotisme, seperti lagu-lagu nasional. Presiden menyatakan media harus memiliki tanggung jawab dalam menjaga moral bangsa. Sebelumnya, pada awal Agustus, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyampaikan rencana kegiatannya bersama Asosiasi Pemerintah Daerah untuk membina 100 juta kader bela negara. Pembinaan akan dilakukan di seluruh Indonesia dan melibatkan banyak pihak, dari aparat pemerintah daerah, swasta, tokoh adat, atlet, rohaniwan, sampai pelajar. Menhan menyatakan bahwa pembinaan kader adalah upaya menyukseskan revolusi mental.

RELEVANSI PROYEK BELA NEGARA

Kegiatan dan himbauan semacam ini bukanlah hal baru. Sebagai negara “muda” (Indonesia baru saja merayakan 70 tahun kemerdekaan!), proyek meramu dan membangun jati diri bangsa –atau nation- building- Indonesia masih jauh dari selesai. Terlebih, proyek itu sempat berhenti selama periode Orde Baru. Politik Indonesia kehilangan gairah dan nirdinamika: partai oposisi, masyarakat sipil, kebebasan akademik, dan media kritis dilarang mengoreksi dan menantang Suharto, Golongan Karya, dan ABRI. Baru sejak Reformasi bergulir pada 1999, pemerintah berupaya merevitalisasi proyek nation-building tersebut.

Abdurrahman Wahid, atau dikenal Gus Dur, termasuk tokoh pertama yang berjasa mengingatkan kita atas urgensi revitalisasi nilai kebangsaan. Dia memberi visi implementasi Pancasila di Indonesia modern. Gus Dur menginisiasi reformasi sektor keamanan dan melantik Menteri Pertahanan dari kalangan sipil untuk mengobati luka-trauma masyarakat atas pengalaman hidup di bawah ancaman popor bedil. Reformasi dirancang untuk membangun institusi militer yang profesional dan patuh pada kekuasaan sipil. Pendekatan resolusi konflik baru di Papua dan pengakuan atas orang Tionghoa serta kelompok minoritas lain di era ini juga menjadi terobosan politik yang penting.

Namun, bukan berarti pemerintah Gus Dur lepas dari kelemahan. Dia terlanjur kehilangan energi politik untuk menanamkan budaya penegakan hukum dalam sistem politik Indonesia yang baru. Wacana bela negara mulai masuk diskusi publik di era Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden Indonesia keenam tersebut pada 2006 meresmikan 19 Desember sebagai Hari Bela Negara. Tanggal itu merujuk ke pembentukan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Sumatera pada 1948 ketika Belanda menyerang Yogyakarta, ibukota saat itu. Tanggal itu melambangkan kegigihan dan keberanian kaum republik mempertahankan negara dalam situasi genting. ”Cara pemaksaan kehendak dan manipulasi juga dipandang berguna untuk menCapai persatuankesatuan.

”Sejalan dengan eksekutif, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ikut memeriahkan agenda nasionalisme dengan “4 Pilar Kebangsaan” yang kemudian berganti nama “4 Pilar MPR”. Empat pilar adalah Pancasila sebagai ideologi negara, UUD NRI sebagai konstitusi, NKRI merupakan bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara. Metode sosialisasinya serupa dengan Kemhan. Petinggi MPR mengunjungi berbagai kota/ kabupaten, menjadi narasumber, dan bertemu dengan aneka pejabat daerah saling mengikat janji menjaga persatuan bangsa. Proyek mendidik kesadaran berbangsa selalu berhubungan dengan pertahanan negara. Nasionalisme Soekarno pada periode revolusi adalah paham yang mengajak rakyat untuk mengangkat senjata melawan pasukan pendudukan, meskipun hanya bermodal bambu runcing. Bela negara saat ini pun memiliki motif sama.

Indonesia menganut sistem pertahanan keamanan semesta dengan tiga lapis pertahanan, yaitu komponen utama, cadangan, dan pendukung. Bela negara ditujukan ke individu sipil dengan kualifikasi tertentu dan dimobilisasi untuk mengisi komponen cadangan serta pendukung. Kondisi komponen utama Indonesia begitu lemah: sistem persenjataan kuno, minimnya biaya operasional, dan rendahnya kesejahteraan prajurit, sedang tantangan di abad ke-XXI merentang dari ancaman militer hingga nonmiliter yang menuntut kesiapsiagaan penuh. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo berulang kali mengingatkan publik, khususnya generasi muda, tentang bahaya proxy war.

Indonesia menjadi medan tempur bagi kekuatankekuatan besar asing yang berperang memperebutkan akses atas energi dan bahan mentah. Kekuatan asing melakukan infiltrasi ideologi, ekonomi, dan sosial-budaya untuk melemahkan Indonesia dari dalam. Gatot memberi contoh proxy war yang sedang terjadi, misalnya peredaran narkotika, kejahatan terorisme, konflik sosial, dan separatisme. Oleh karena itu, menurutnya, kesadaran bela negara perlu dipupuk agar masyarakat memiliki daya tahan yang tinggi dan tidak mudah dihasut atau diadu domba.

Namun, sejarah Indonesia menunjukkan bahwa proyek nasionalisme tidak selamanya berlangsung secara dialogis dan damai. Cara pemaksaan kehendak dan manipulasi juga dipandang berguna untuk mencapai persatuan-kesatuan. Dalam hal ini, pemerintahan Joko Widodo sayangnya masih enggan membuat terobosan untuk menciptakan tradisi baru cinta tanah air yang lebih baik.

Pengingkaran terhadap pelanggaran hak asasi manusia masih menyelimuti pikiran elite militer dan sipil saat ini. Misalnya, alih-alih mengedepankan dialog dan terbuka dengan perbedaan pendapat, militer memberi label “bahaya laten komunis” atau “radikal kiri” kepada masyarakat yang bersimpati dan mencari informasi tentang pembunuhan massal 1965-66, seperti terlihat dalam aturan melarang pemutaran film Senyap.

Selain itu, Joko Widodo pun mengangkat purnawirawan dengan rekam jejak HAM yang meragukan menjadi kepala lembaga strategis. Terlampau besar sumber daya yang dikerahkan untuk sosialisasi bela negara (100 juta kader, pelatihan dan tur seminar di seluruh Indonesia, dsb), jika substansinya berkutat pada nilai-nilai normatif, umum, dan mengabaikan pelanggaran HAM.

Indonesia harus belajar menyelesaikan masalah sensitif secara terbuka. Komisi Nasional HAM –yang notabene adalah lembaga resmi negara- telah melakukan studi serius atas hal tersebut dan mengajukan rekomendasi penyelesaian secara hukum. Joko Widodo telah berjanji di masa kampanye bahwa HAM menjadi salah satu fokus pemerintahnya. Jalan yang mesti ditempuh untuk mengakselerasi serta proyek nation-building adalah memindahkan koordinasi bela negara dari Kemhan ke kementerian lain.

Kemhan diarahkan untuk berkonsentrasi dengan tugas pokok pembangunan kapabilitas militer serta industri strategis, mengingat Menhan juga memiliki tanggung jawab besar sebagai ketua harian Komite Kebijakan Industri Pertahanan. Sumber daya yang dimiliki Dirjen Potensi Pertahanan, terutama Direktorat Bela Negara, dimobilisasi khusus untuk internalisasi bela negara di lingkungan militer. Kementerian Hukum dan HAM serta Komnas HAM, misalnya, dapat mengambil-alih fungsi koordinator bela negara ke masyarakat agar penghayatan atas Pancasila juga berarti penghormatan atas hak hidup serta penegakan hukum.

Selanjutnya, pemerintah juga perlu berkoordinasi dengan MPR untuk efisiensi anggaran sosialisasi dan mencegah tumpang tindih proyek. Bagaimanapun, seperti telah disinggung di atas, bela negara tidak akan selesai dalam waktu dekat. Cita-cita pembangunan karakter bangsa akan senantiasa berjalan seiring dinamika masyarakat. Tantangan akan muncul silih berganti, dan perdebatan soal relevansi nilai-nilai kebangsaan bakal berlangsung hingga generasi mendatang.